Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.16
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adl Widya Yuridika Jurnal Restorative Justice Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM) Journal Publicuho NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal Sultra Research of Law Jurnal Healthy Mandala Waluya
La Ode Bariun
Universitas Sulawesi Tenggara
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Restorative Justice

 1 
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018 Abdul Kadir; La Ode Bariun; Winner Agustinus Siregar
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4100

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administatif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.
TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI PASCA BERLAKUNYA PERMA NO. 6 TAHUN 2018 Abdul Kadir; La Ode Bariun; Winner Agustinus Siregar
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.948 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v6i1.4100

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi perubahan karena sebelum diajukan gugatan terlebih dahulu dilakukan upaya administratif. Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Perma No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak diterimanya hasil upaya administratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi gambaran mengenai praktek batasan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah berlakunya Perma No. 6 Tahun 2018 dan untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim terkait tenggang waktu Upaya Administratif dihubungkan dengan Tenggang Waktu Pengajuan gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak dapat membatasi pendaftaran gugatan hanya karena tenggang waktu upaya administatif telah lewat waktu dan Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili mengenai tenggang waktu upaya administratif dihubungkan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka diperlukan aturan hukum yang lebih komprehensif berupa Undang-Undang agar dalam penerapan hukum mengenai tenggang waktu upaya administratif dan Tenggang waktu Pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dapat memberikan rasa keadilan masyarakat sesuai tujuan negara hukum.
Co-Authors . Alimuddin Abd Rahman Abdul Kadir Abdul Nashar Al Rahman Amir Faisal Aswin Aswin Azlimin Bahari Bahari Darma, Darma ERLINA Erni Danggi Faisal, Amir Ferdian Candra Hazamuddin Hijriani I Wayan Puguh Joko Tri Brata La Ode Muhamad Haidar La Ode Munawir, La Ode Moh. Guntur Nangi Moh. Guntur Nangi Muhamad Karnoha Amir Muhammad Fitriadi Rahmawati Rahmawati Santiaji Satria Boikole Silvia febriani Siregar, Winner Sri Khayati St. Fatmawati.L Subhan Sufrianto, Sufrianto Suriadi Masloman Suriani BT Tolo Suriani BT Tolo Sutarjo Sutarjo Wa Ode Sarfiani Wa Ode Sarfiani Winner A. Siregar Winner Agustinus Siregar Winner Agustinus Siregar